rip!

Dahulu aku berfikir bahwa lembaga sensor itu perlu. Namun beberapa
waktu terakhir ini aku memandangnya menjadi sesuatu yang tidak perlu.
Karena keberadaan lembaga sensor menurutku ada karena
‘penguasa’ menerapkan prespektif militeristik. Dimana sebuah ancaman
itu harus dilarang, ditahan, bukan dilokalisasi atau kanalisasi.

Memang, dengan model sensor, larang, cekal kelihatannya mudah dan murah. Namun proses pelarangan, pencekalan atau pensensoran sesungguhnya sebuah proses yang jauh dari logika mendidik dan mendewasakan. Karena
pensensoran, pencekalan dan pelarangan adalah proses dimana penguasa
diasumsikan menjadi ‘manusia suci’ dan ‘kebal kesalahan’ sedangkan
masyarakat dianggap ‘orang bodoh’ yang ‘mudah tergoda syetan’. He..padahal aku yakin, setiap manusia ketika ditanya.. tidak mungkin hal ini terjadi.

Oke.. setiap individu terlahir lengkap dengan
software hati nurani ( ini mengutip pernyataan Dian Sastro di majaah
Madani terbaru). Dengan hati nurani, setiap manusia mengerti ada baik
dan ada buruk. Atau dalam bahasa Al Qur’an, setiap manusia lahir
setelah berkomitmen  ‘beriman’ kepada Allah SWT. Nah…
masih perlukan sensor bila setiap manusia ternyata sudah lahir dengan
perangkat selengkap itu ? Setahuku sih kalau dalam pandangan Islam,
yang membedakan befungsinya hati nurani atau belum adalah baligh atau
belum baligh. Atau dalam bahasa agama, setiap anak lahir seperti kertas
putih… tergantung orang tuanya (dimasa belum baligh) akan membawa
anaknya ke Nasrani, Majusi, dsb. Dan kalau memakai norma agama….. tidak
ada pemaksaan dalam beragama,… (karena menurutku pemaksaan adalah cara
berfikir dalam cara pandang militeristik, jadi Islam dalam kondisi
normal, jauh dari militeristik).

Dalam konteks perlu tidaknya sensor, yang kemudian
menjadi masalah adalah bagaimana Negara melakukan pendidikan kepada
rakyatnya, bukan memilihkan tayangan yang cocok atau yang tidak.
Pendidikan adalah bagaimana memberdayakan rakyatnya untuk bisa
berpengetahuan, punya karakter dan menggali value-value untuk membangun
kearifan dan integritas. Pendidikan bukan indoktrinasi, bukan menjejali
setiap hari dengan hafalan hafalan tentang kebaikan, dan bukan dengan
membuat mereka  terkungkung dari ‘godaan syetan’. Mungkin
lebih baik membiasakan anak didik siap berhadapan dengan syetan
daripada ‘mengisolasi’ mereka dari syetan. (karena tidak akan mungkin,
syetan bisa masuk ke pembuluh darah, bahkan bisa dalam bentuk guru,
tembok sekolah, teman sekolah dsb).

Nah…. Kesimpulannya.. selama negeri ini masih ada
Lembaga Sensor Film, ada Pemblokiran Situs oleh Kominfo, masih ada
Pencekalan Dewi Persik dkk…. Maka bisa dinyatakan bahwa pemerintah
mendeklarasikan dirinya gagal melakukan pendidikan kepada rakyatnya.
Kalau MUI dan para ulama masih mendukung adanya lembaga lembaga itu,
berarti para ulama menyatakan dirinya gagal dalam dakwah mereka. Yah…
seperti buruk muka cermin dibelah….

Permasalahannya, kefrustasian  penguasa dan para juru dakwah ini sampai
kapan terus memakan korban dua fihak. Fihak pertama… masyarakat yang
terus terusan tidak terdidik dan terdewasakan, fihak kedua adalah para
seniman, penyanyi dsb yang kreatifitasnya juga tidak berkembang karena
selalu tesensor dan tecekal.  Bagiku sih masalah dewi
persik atau film Indonesia yang berbau seks dsb bukan masalah besar
bila pemerintah memang mau terus melakukan pendidikan, dan para ulama
tidak mengambil cara berdakwah instan. Bukankah kalau masyarkat kita
sudah pandai memilih, suasana menjadi dialogis dan sehat ? bukankah
cara paling efektif agar dewi persik merubah goyangnya dengan
kesepakatan para laki-laki untuk tidak menonton dan menjadi laki-laki
baik-baik yang menjaga pandangan dan kehormatan perempuan ? Bukankah
demikian bentuk Baldatun Toyibatun Warobun Ghofur….? Bukan dengan
memasang larangan dimana mana… dilarang ini dilarang itu.. gak boleh in gak boleh itu….. (Temenku menyebut negeri seperti ini sebagai negeri  kaum frustasi…..).

Oke..pemberdayaan…pendidikan… ini harus menjadi pilihan bagi pendakwah dan  pemerintah…..

Akhirnya ada sebuah analogi dalam kasus pelacuran……..

Sebuah pelacuran (sebagai idiom paling ekstrim)
akan habis bila tidak ada laki-laki yang mau melakukannya. Jadi mengapa
harus merusak lokalisasi ? Bukan mensweeping para laki-laki
hidung belang..? Ah.. sepertinya memang beginilah sifat laki-laki,
kalau ada kaumnya yang salah yang disalahkan adalah para
perempuannya….Padahal dimana mana yg rajin datang pengajian ya para
perempuan  (Dalam bahasa  agama, pelacur dan ‘pembelinya’ sama sama berdosa, namun dalam prespektif sosial harusnya laki-laki , dan yg  berkuasa, yang salah karena mereka mau melakukannya dan tidak mampu melakukan pendidikan dan pemberdayaan rakyatnya).

Satu hal lagi, dalam kasus celana perempuan pemijat yang dipasangi
gembok di Batu, Malang. Mengapa lagi-lagi perempuan yang disalahkan
bila terjadi pelecehan seksual…, atau pelayanan pijat plus ? Mengapa
bukan laki-lakinya yang digembok celananya…, bukankah tidak ada sebuah
pemerkosaan bila laki-lakinya tidak mampu ‘melakukan’ ?  Bahkan
kalaupun bicara kejadianm ekstrim.. bukankah secara fisiologis syarat
wajib terjadinya coitus tergantung dari laki-lakinya ? Ah…kenapa bangsa ini menjadi bangsa Instan sih……

(Sepertinya tulisan diatas terpengaruh Dialog Riri Reza dan Adyaksa
Dault di Topik SCTV malam ini dan Wawancara Madina Magazine dengan Dian
Sastro di edisi April ini)